hukum pajak. 6 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir oleh UU No. hukum pajak

14/Sep/2023. 11 Tahun. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif) c. Nah, sebelum mempelajarinya dengan lebih mendalam di bangku perkuliahan nanti, kamu perlu tahu dalam pemungutan pajak. 03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang. Hukum yang mengatur perjanjian pajak untuk mencegah pajak ganda dan lain-lain perjanjian internasional. Sementara untuk hal-hal yang sifatnya tanpa pemaksaan, pelaksanaannya dilakukan oleh pihak pelaksana administrasi pajak. Hukum Pajak - Pengertian Hukum Pajak - Hukum Pajak- Hukum Publik - Fungsi Hukum yang berhubungan dengan Kebijakan Perpajakan - Peraturan Perpajakan - Undang- Undang Perpajakan yang Dihasilkan - Pembagian Hukum Pajak Pembelajaran kooperatif, Ekspositori, Inkuiri, dan Diskusi kelompok, ceramah dan tanya jawab 150 menit Tugas. Setelah itu, masih dalam tahap ketiga, penulis harus mengidentifikasi seluruh argumen yang dapat melemahkan argumen penulis itu sendiri ( play devil’s advocate ). 1 Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang memiliki arti yang sangat penting karena pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah pusat dan daerah, maka pemungutan pajak di. PajakOnline. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 2 Indikator Kemauan Membayar Pajak Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:154) indikator dari Kemauan Membayar Pajak adalah sebagai berikut : 1) “Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. 4 paya Mengikis Kemandirian dan Kemerdekaan Penegakan Hukum Pajak I D PI M P D C PP Konsep, Aplikasi, dan Penegakan Hukum Pajak pada Era Modern/ Untuk Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM Dari beberapa definisi mengenai pajak terdapat ciri-ciri mendasar dari pajak antara lain: 1. com fHukum Pajak Hukum Pajak : adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil & kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada Pajak masyarakat melalui Kas Negara. Muhammad Nur Ichwan says: 12 tahun yang lalu @Anshori Jika demikian, maka kami hanya bisa menjawab dengan apa yang telah dinyatakan oleh Syaikh di atas : “seorang muslim yang peduli akan agamanya berkewajiban menjauhi segala. 8. Makalah tentang pajak. Dr. 1. Pajak dapat dipaksakan oleh pemerintah. Dalam bidang hukum pajak, pembahasan dan penelaahan juga telah. Perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Maka dari itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik dan benar menjadi syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan pemerintah. Restitusi. Kata pajak dalam bahasa Arab disebut Adh-Dharibah yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Squad! Ketika kuliah nanti, kamu ingin nggak mengambil jurusan perpajakan? Peminatnya banyak, lho. Sementara dalam PMK-299/PMK. Agar Semakin Paham Ihwal Pajak UMKM. Hukum Pajak Formal 2. Disebut juga Hukum Pajak Khusus atau Hukum Acara Perpajakan (Lex. Sejak 1984, Indonesia menerapkan sistem administrasi pajak modern self assessment yang berdasarkan pada voluntary compliance. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Sejarah Gijzeling ~ 23 B. co. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada. 6. Mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum d. Pembagian Pajak Dalam berbagai literatur Ilmu Keuangan Negara dan Pengantar Ilmu Hukum Pajak terdapat perbedaan atau pengolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 000: Harga:. Jurnal Penelitian Hukum De Jure p-ISSN 1410-5632 Akreditasi:Kep. Muatan Isi dan Pemberlakuan a. 03/2008 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri, Peraturan Menteri Keuangan No. Sifat ini kemudian disampaikan dengan berbagai sebutan dan cara berbeda tergantung konteksnya. Fungsi Budgeter b. Kita dapat menemukan arti konsultan pajak dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK. VIVA – Hukum pajak merupakan kumpulan peraturan yang mengatur tentang hak, kewajiban dan hubungan antara wajib pajak dengan pemerintah selaku lembaga. Sanksi pajak dirancang dan ditegakan untuk menghalangi ketidakpatuhan yang berpotensi dilakukan wajib pajak (Waerzeggers et al, 2019). Oleh: Ricky Winanto, pegawai Direktorat Jenderal Pajak "Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atau dibebankan atas bumi dan bangunan" (Sri, Valentina, dan Aji Suryo, 2006, Perpajakan Indonesia, Jakarta :Salemba Empat. 1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam. Dr. Undang-Undang. Dasar Hukum Pajak MateriilHukum pajak formal meliputi tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. 2. 11 Tahun. Sementara itu, Vienna Convention on the Law of Treaties mendefinisikan ‘treaty’ sebagai perjanjian internasional yang ditetapkan antarnegara dalam bentuk tertulis dan diatur dalam hukum internasional, baik yang berwujud instrumen tunggal atau lebih dalam desain spesifik. Djajadiningrat Sistematika Hukum Pajak Hukum Pajak Formal: hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan dari hukum materiil - UU No. Daftar Artikel Pajak. Upaya hukum itu mulai dari keberatan, banding, hingga upaya hukum luar biasa berupa PK ke Mahkamah Agung (MA). Dasar hukum pemungutan pajak dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan menjamin ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian oleh Direktur Jenderal Pajak ditetapkan dalam waktu selama-lamanya satu bulan : a. Dasar pemberlakuan asas yuridis di Indonesia adalah Pasal 23 Ayat 2 UU Dasar 1945, yang berbunyi "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang". Hukum pajak adalah hukum yang bersifat public dalam mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. hukum dan undang-undang perpajakan. 10 tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak. Namun demikian, semoga Hukum pajak sebagai bagian hukum tata usaha negara bersumber pada peristiwa-peristiwa perdata, yang apabila dilanggar dapat diancam dengan pelanggaran pidana. memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar yang dikenakan (tarif), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya hukum pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. 01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK. Hukum Pajak Nama : Putri Amelia Mailensun Nim : C1C020109 Prodi : Akuntansi Dosen Pengampu: Wirmie Eka Putra, S. 021-58350075. January 2, 2020. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan Perpajakan. Dr. SUMBER HUKUM PAJAK adalah peraturan yang mengatur tentang pajak yang sifatnya umum. Hukum Pajak Ditinjau dari Hukum Perdata ~ 14 E. Jawab : Hukum Pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. 18/Sep/2023. Persyaratan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Badan, dapat dibedakan menurut jenis. Kepastian hukum d. (kaw) Cek berita dan artikel yang lain di Google News. Pasal 49 ayat (2) PP 74/2011 menyatakan bahwa kuasa wajib pajak bisa dijalankan oleh Konsultan Pajak dan Bukan Konsultan Pajak. Teori ini kurang sesuai dalamAsas Certainty, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hukum Pajak Formil Peraturan peraturan mengenai cara-caraa untuk menjelmakan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan. 3. Maka dari itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik dan benar menjadi syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan pemerintah. Argumen hukum yang digunakan perlu merepresentasikan dari sisi pro dan kontra, baik dari perspektif wajib pajak maupun dari perspektif otoritas pajak. Kemampuan bayar: pembayaran pajak sesuai dengan kemampuan atau penghasilan yang diperoleh dan setiap orang wajib membayar pajaknya. Pajak (dari bahasa Latin taxo; " rate ") adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan,. Hukum pajak sebagai hukum publik yang berlaku bagi setiap orang mencerminkan sikap serta hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak. Hukum Pajak Ditinjau dari Hukum Administrasi ~ 15 F. Hukum Pajak Berdasarkan Mardiasmo (2018, 7) Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Sen, 27 Des 2021. Hukum pajak merupakan sekumpulan dari peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban, serta hubungan antara Wajib Pajak dan juga pemerintah atau pemungut pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Pajak bersifat sebagai kontribusi wajib untuk warga negara yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif pelaksanaan kewajiban pajak. Pengenaan sanksi terhadap pemilik usaha online seperti yang Saudara tanyakan adalah karena adanya pajak yang tidak dibayarkan, dalam hal ini pajak penghasilan. Ketentuan tentang hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan. BAMBANG KESIT Program Studi Akuntansi FE-UII Jogjakarta 2009. 000: Harga: Buku Perspektif Keadilan dan Kepastian dalam Penerapan Hukum Pajak: Rp60. 2. Galang Asmara, Peradilan Pajak & Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia, (LasBang PRESSindo 2006). Hukum pajak adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang sah dan mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pihak pemungut, serta rakyat. Hukum pajak adalah peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Hukum pajak pun semakin berkembang, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hukum pajak / Erly Suandy Erly Suandy; (Salemba Empat, 2014) MetadataMenimbang : a. 5. b Subjek Pajak Luar Negeri Pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008Meskipun dalam kasus pelanggaran hukum pajak yang terjadi, termasuk dua kasus besar tersebut, telah diputus dengan sanksi pidana dan denda administrasi yang berat namun kasus-kasus pelanggaran hukum pajak tampaknya cenderung meningkat dengan modus operandi yang semakin kompleks. Untuk memahaminya lebih lanjut, mari simak bersama Pajakku. 2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Hukum pajak secara umum masuk dalam Hukum Administrasi Negara, akan tetapi menurut Prof. A Adriani : Bahwa Hukum Pajak merupakan ilmu pengetahuan Sendiri yang terlepas dari Hukum Administrasi Negara dengan alasan: • Tugas Hukum Pajak bersifat berbeda dengan Hukum Administrasi Negara; • Hukum Pajak berkaitan erat dengan Hukum Perdata; • Hukum Pajak dapat secara langsung digunakan sebagai politik. 01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK. Hukum pajak atau hukum fiskal adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Disebut juga hukum pajak umum (Lex-Generalis). UU No. 03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang. Pajeg atau pajak lama-lama menjadi istilah resmi dalam sumber hukum positif tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Hal. Hukum Perpajakan di Indonesia adalah Undang Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) yang menetapkan bahwa ”Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”. Penerapan pajak internasional tidak lepas dari hukum pajak internasional. Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Oleh: Muchamad Irham Fathoni, pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Dasar Hukum PPN di Indonesia. Kunci perubahan, Pasal 4 ayat (3) diubah. Berikut kepastian hukum perubahan UU HPP. Setidaknya, ada delapan undang-undang yang menjadi landasan atau dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia, antara lain: 1. Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Hukum pajak berfungsi sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan Bagi negara pajak memiliki manfaat, diantaranya adalah : MANFAAT UANG PAJAK Pajak digunakan sebagai pengeluaran negara yang bersifat self. A. Siapa pun dan apa pun pekerjaan kita selama berstatus Wajib Pajak sudah. Hukum pajak adalah. Sehingga sebetulnya masyarakat Indonesia sendiri tidak asing dengan kata "pajak". Untuk melakukan pemungutan pajak, di Indonesia terdapat teori pemungutan pajak serta asas dalam pemungutan pajak tersebut. b. 8 Dasar Hukum Pajak Di Indonesia. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Novia Widya Utami. Dekatnya hubungan hukum pajak dengan hukum perdata maupun pidana bisa dimaklumi karena segala macam transaksi ekonomi dalam hukum perdata menjadi sasaran atau objek dari hukum pajak. Dalam dunia yang semakin terhubung, perdagangan internasional adalah peluang besar untuk perusahaan yang ingin tumbuh secara global. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai. E. Setidaknya, terdapat enam ahli yang pernah mengungkapkan pendapatnya mengenai hukum pajak, yakni: Santoso Brotodihardjo Hukum pajak adalah hukum yang bersifat public dalam mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada Pasal 23 ayat (2) sebagai dasar hukum pemungutan pajak. Satu ujian Tengah Semester dan satu ujian semester akan diberikan untuk mengujiJadi, dapat disimpulkan bahwa pajak pada zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah diwajibkan atas kaum muslimin, dan pajak hanya diwajibkan atas orang-orang kafir saja. 2. c. 13/Sep/2023. 126 - Dwi Sulatyawati; Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat sistem kontrol distribusi, pelaporan dan penggunaan pajak, sehingga masyarakat enggan dan ragu membayar pajak, hal ini terbukti dari data yang menunjukkan dari wajib pajak pribadi hanya 14,7 % potensi pajak yang tergali, dan dari wajib pajak badan hanya 10,4%. 135). Buku ini membahas seputar kontroversi mengenai besarnya kekuasan pemerintah untuk mengenakan pajak yang banyak dikeluhkan oleh Wajib Pajak. Diperlukan kepastian hukum terkait kapan perbuatan pidana perpajakan tidak dapat dilakukan penanganan pidana atau penyidikan. MATERI POKOK PERATURAN. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hukum Pajak. Apabila Anda ingin memahami pajak lebih dalam, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu seperti apa kedudukan hukum di Indonesia. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Adapun beberapa pengertian hukum pajak menurut para ahli yang diantaranya yaitu: Menurut Santoso Brotodihardjo, “1995:1”. Jika dalam jangka waktu 10 tahun sejak terutangnya pajak, atas WP tidak dilakukan proses Penyidikan, maka setelah lewat 10 tahun tersebut, DJP tidak memiliki hak lagi untuk melakukan penanganan pidana di. Hukum pajak adalah hukum yang bersifat public dalam mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Hal ini memiliki makna bahwa didalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara harus taat pada hukum, termasuk didalamnya pengelolaan negara yang berkaitan dengan Pajak. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. Pentingnya pembayaran pajak, manfaat dari pembayaran pajak, dan sanksi yang akan dikenakan jika wajib pajak tidak patuh kurang disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Hukum Pajak merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan resmi dan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat. Contoh dari hukum pajak formal adalah. mengatur tentang perpajakan yang disebut hukum pajak. Dana yang diterima dari pemungutan. Title: Hukum pajak / Erly Suandy, Author: Erly Suandy, Publisher:Jakarta : Salemba Empat, 2008. Penerbit Salemba Humanika. menyatakan bahwa pajak adalah “iuran wajib” (tidak usah diberi tambahan “yang dapat dipaksakan”). Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), mengatur bahwa Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakaan yang berlaku. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A; dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. detikFinanceRabu, 20 Sep 2023 23:26 WIB. 3. Segala sesuatu mengenai pajak rupanya diatur dalam hukum tersebut sehingga masalah perpajakan di indonesia menjadi suatu hal yang jelas. 3. Dinamisnya perkembangan ekonomi maupun non-ekonomi telah membawa dampak. 42 Tahun 2009, tentang Pajak Pertambahan. 28 Tahun 2007Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. MAKALAH HUKUM PAJAK (AC205 B) Disusun Oleh : Desmond Christov P. Hertanto Wijaya, Asas Keadilan Penyelesaian Sengketa Pajak Badan Usaha Terhadap Dirjen Pajak Berdasarkan Hukum Pajak. Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia. Hukum Publik: Mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Segala macam hal negatif seperti perlawanan, penghindaran, penolakan dalam membayar pajak maka sudah termasuk dalam. Untuk mendapatkan Informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Whatsapp Hotline DDTC Academy pada nomor +6281283935151 (Vira), email DDTC Academy academy@ddtc. 43-45. HUKUM PAJAK DAN PEMASLAHAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK. a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hukum Perdata: Mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Hal : 14-2). Namun, meskipun pengusaha belum mencapai omzet tersebut, pengusaha dapat mengajukan permohonan sebagai PKP. Oleh karena itu dalam negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Kepentingan nasional 2. 5. Pasal 21. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut ini berbagai dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia. 10/2023. 10/2023. Dasar Hukum PPN di Indonesia. Fungsi anggaran. Fungsi Budgeter b. Konsultan Pajak, Konsultan Hukum, dan Kuasa Hukum Pajak.